Danantara Resmi Diluncurkan, Menteri PKP Berharap Dapat Mendukung Program 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta.

Danantara bertujuan untuk mengelola investasi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi, tetapi juga instrumen pembangunan nasional yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berharap Danantara dapat berkontribusi dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah, yang merupakan prioritas pemerintahannya.

Sebagai badan yang baru diresmikan, Danantara diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pembiayaan program tersebut. 

"Terutama dalam hal pendanaan, mengingat keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian PKP," ujar Maruarar dalam keterangan resminya pada Senin (24/2).

Baca Juga

Purbaya Sebut RI Masuk Survival Mode, Jelaskan Strategi Presiden Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pemerintah, institusi keuangan, dan sektor swasta, guna mengatasi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan ketersediaan lahan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Maruarar meminta dukungan dari Bank Indonesia dalam penyediaan likuiditas untuk pembiayaan perumahan serta mengapresiasi peran bank sentral dalam mendukung program ini. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa lahan yang digunakan memiliki status "clean and clear" agar proses pembangunan berjalan lancar dan efisien.

Tak hanya itu, Maruarar mengajak perusahaan semen untuk berkontribusi dengan memberikan potongan harga material guna menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat realisasi program 3 juta rumah, memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia, serta mengurangi backlog perumahan yang masih ada. (nsp)