Miris! Indonesia Masuk Daftar 6 Besar Negara dengan Upah Minimum Terendah di Dunia, Jadi Faktor Tren Tagar #KaburAjaDulu?

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia masuk dalam daftar enam besar negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2025.

Menurut laporan Velocity Global, Indonesia dimasukkan dalam daftar tersebut berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) terendah yang ada di Tanah Air, yakni UMP Jawa Tengah yang hanya sekitar Rp2 jutaan saja per bulan.

Meskipun bukan berdasarkan upah minimum rata-rata, laporan tersebut berupaya menunjukkan disparitas upah yang signifikan di negara-negara maju dan negara berkembang.

Jika dilihat berdasarkan rata-rata, upah minimum di Indonesia juga memang tidak terlalu besar karena hanya Rp3,69 juta per bulan dari tahun 2012 hingga 2025 (data Trading Economics).

Diketahui, Velocity Global sendiri merupakan perusahaan konsultan sumber daya manusia dan manajemen tenaga kerja internasional, yang sering menganalisis data upah minimum serta pendapatan rata-rata pekerja berbagai negara di dunia.

Beberapa negara di Asia dan Afrika mendominasi daftar negara dengan upah minimum paling rendah.

Oleh karena itu, rendahnya upah pekerja masih menjadi tantangan besar bagi sebagian negara, khususnya Indonesia, meskipun pemerintah mengklaim perekonomian RI tetap kuat dan stabil.

Pada tahun 2025, pemerintah sejatinya telah memukul rata kenaikan upah minimum hingga sebesar 6,5% dari UMP dan UMK tahun 2024.

Namun, upah di Indonesia tetap masuk dalam nominasi terendah di antara negara-negara lain di dunia. Bahkan, upah minimum Indonesia jauh lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara yang lain, kecuali Filipina.

Berikut adalah daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia berdasarkan laporan Velocity Global 2025, termasuk dengan asumsi kurs Rp16.300/dolar:

1. Nigeria - US$42 setara Rp684.600

2. India - US$64 setara Rp1.043.200 

3. Uzbekistan - US$90 setara Rp1.467.000

4. Pakistan - US$115 setara Rp1.874.500

5. Filipina - US$121 setara Rp1.972.300

6. Indonesia - US$128 setara Rp2.086.400 (Provinsi Terendah: Jawa Tengah)

7. Vietnam - US$137 hingga US$196 setara Rp2.233.100 hingga Rp3.194.800 (Upah Minimum Regional – Pegawai Swasta)

8. Kazakhstan - US$170 setara Rp2.771.000 

9. Armenia - US$193 setara Rp3.145.900

10. Ukraina - US$193 setara Rp3.145.900

Upah Rendah Jadi Faktor Tren Tagar #KaburAjaDulu?

Beberapa waktu terakhir, tagar #KaburAjaDulu menjadi trending di berbagai media sosial.

Jika ditelaah, tren ini sebetulnya menjadi sebuah alarm sosial yang menunjukkan keresahan kolektif masyarakat Indonesia.

Isu yang menyertai tren tagar #KaburAjaDulu antara lain adalah kejenuhan masyarakat luas yang mulai pesimis dengan harapan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik di negeri sendiri.

Salah satu yang menjadi faktor ramainya tagar #KaburAjaDulu adalah soal kecilnya upah atau gaji yang diterima pekerja di Indonesia, serta minimnya lapangan kerja.

Hingga pada akhirnya, tidak sedikit netizen yang membagikan perbandingan upah dan kelayakan hidup di Indonesia dan negara-negara lain.

Namun, tren tegar #KaburAjaDulu rupanya bukan sekadar urusan lesunya ekonomi masyarakat, melainkan sebuah rasa frustasi mendalam terhadap arah kebijakan dan berbagai kepelikan yang ada di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, sebagian pemangku kepentingan justru memberikan tanggapan 'kurang peka' terhadap esensi keresahan masyarakat.

Misalnya, hal itu terlihat dari beberapa anggota Kabinet Merah Putih di Istana yang justru mempersilakan warga yang ingin kabur ke luar negeri.

“Kalau mau merantau itu bagus, lho. Kalau mau merantau,” Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, di Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

Hasan hanya mengingatkan bahwa WNI yang ingin mencari peluang di luar negeri harus memiliki keterampilan yang mumpuni serta harus paham prosedur di negara luar.

Suara Hasan itu tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel.

"Hastag-hastag enggak apa-apa lah, masak hastag kami peduliin," kata Wamenaker Noel di Jakarta Pusat, pada Senin, (17/2).

Noel justru mempersilahkan WNI yang ingin pergi dari Indonesia, sekaligus mengimbau agar mereka tidak kembali perlu lagi ke Indonesia.

"Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi," ucapnya seolah tak acuh.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, juga memberikan tanggapan yang mirip.

Namun, Nusron juga menyayangkan sejumlah WNI di luar negeri yang seolah mengajak masyarakat kabur dari Indonesia.

"Kita di sini ngajak orang, ayo yang di luar, ayo kita kembali bangun Indonesia baru, bangun Indonesia bareng-bareng. Kita memanggil putra-putra terbaik Indonesia untuk membangun Indonesia ke depan ini. Kok malah menginstruksikan, yuk kita cabut aja. Ya kalau kamu mau cabut, ya cabut aja," kata Nusron saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (21/2).

Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai tren #KaburAjaDulu sebenarnya memang tantangan bagi pemerintah, terutama untuk menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Menaker juga menilai tagar #KaburAjaDulu perlu menjadi perhatian dan catatan bagi pemerintah.

"Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami," kata Yassierli saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Menurutnya, tren #KaburAjaDulu bukan berarti ajakan untuk kabur, tetapi keinginan masyarakat agar mendapatkan peluang lebih dalam memperoleh pekerjaan, upah lebih baik, serta kepastian hidup yang dijamin negara. (rpi)