Said Iqbal Ancam Mogok Nasional: Demo Buruh Hari Ini Baru Awal Perlawanan?

Jakarta, tvOnenews.com – Ribuan buruh dan mahasiswa kembali memadati depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis siang. Aksi demonstrasi ini menuntut kenaikan upah minimum buruh sekaligus mengkritisi sejumlah kebijakan DPR yang dianggap merugikan rakyat.

Namun, sorotan utama datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Ia menyebut aksi hari ini hanya pemanasan, dan buruh siap melancarkan langkah yang lebih besar.

“Ini aksi awal. Bahkan kami siapkan mogok nasional, jutaan buruh akan berhenti produksi jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” tegas Said Iqbal di tengah kerumunan massa.

Adapun tuntutan utama para buruh meliputi: hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5%–10,5%, hentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus, serta reformasi pajak perburuhan. Mereka juga mendesak penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, menghapus diskriminasi pajak perempuan menikah, hingga menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw serta RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Aksi hari ini sempat diwarnai insiden ketika massa buruh berhasil mengamankan seorang pencopet yang menyusup di tengah kerumunan. Pelaku kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian. Meski begitu, situasi tetap terkendali dengan penjagaan ketat dari pihak keamanan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 12.27 WIB, lebih cepat dari izin aksi yang diberikan hingga pukul 13.00 WIB. Beberapa menit setelah bubar, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto mulai dibuka kembali secara bertahap untuk kendaraan roda dua.

Baca Juga

DPR Setuju Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Belajar Tatap Muka Disebut Lebih Efektif

Rencananya, aksi buruh tidak hanya digelar di depan DPR RI, tetapi juga di depan Istana Negara. Namun karena keterbatasan waktu, aksi di Istana batal dilakukan. Meski begitu, Said Iqbal menegaskan ancaman mogok nasional bukanlah gertakan semata, melainkan langkah yang sedang dipersiapkan dengan matang.

Jika mogok nasional benar terjadi, jutaan buruh di seluruh Indonesia akan menghentikan produksi. Kondisi ini tentu akan berdampak luas, mulai dari terganggunya rantai pasok industri hingga menekan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah dan DPR kini dituntut mengambil sikap cepat agar gelombang besar buruh tidak berujung pada krisis baru di sektor ketenagakerjaan. (nsp)