Pertentangan Bahlil vs Luhut dari Era Jokowi sampai Prabowo: Mulai soal BBM, Tambang, hingga Starlink

Luhut pun telah angkat bicara soal proses perizinan ekspor listrik ke Singapura yang masih ditahan oleh Bahlil.

"Ekspor itu sudah kita lalui suatu proses pengambilan keputusan, di mana kita juga sangat memperhatikan kepentingan nasional," kata Lugut usai Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Luhut menegaskan, Kemenko Marves saat itu tetap mengutamakan kebutuhan listrik di dalam negeri meski RI menjual listrik bersih ke negara tetangga.

Terlebih, pembangunan Data Center di Indonesia nantinya juga memerlukan green energy. Namun, Luhut akhirnya tak banyak bicara soal kebijakannya yang sejauh ini masih ditahan Bahlil.

Luhut mempersilakan Menteri ESDM agar menelaah lebih lanjut lagi rencana ekspor listrik. "Ya, silakan saja dilihat," tegasnya.

4. Masalah BBM Bersubsidi

Bahlil juga buka suara soal opsi pencampuran atau skema blending saat ini menjadi alternatif paling memungkinkan untuk penyaluran BBM Bersubsidi. 

Hal itu disampaikan Bahlil sebagai respons atas pernyataan Luhut  yang mengusulkan agar subsidi BBM diberikan langsung ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Skema blending yang diungkap Bahlil tersebut berarti subsidi BBM akan diberikan dalam dua bentuk, yakni sebagian dalam bentuk subsidi pada produk BBM itu sendiri dan sebagian lagi dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak.

“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Sementara, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan BBM satu harga bisa diwujudkan dalam dua tahun ke depan atau sekitar tahun 2027. Luhut optimistis bahwa dalam jangka waktu tersebut, pemerintah nantinya sudah bisa menerapkan harga tunggal BBM tanpa subsidi.

“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).

Dengan kebijakan tersebut, kata Luhut, subsidi BBM nantinya akan diberikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan bukan lagi dalam bentuk subsidi pada barang.