Menteri PKP: Negara Akan Audit Pengembang Demi Rumah Berkualitas bagi MBR

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan melakukan audit terhadap pengembang perumahan guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian berkualitas sesuai standar pemerintah.

"Tujuannya bukan untuk menunjukkan kekuatan negara, tetapi untuk melindungi masyarakat MBR agar mendapatkan rumah dari pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ujar Menteri PKP dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pengembang di Jakarta, Jumat.

Menurut Menteri PKP, audit oleh lembaga negara yang berwenang sangat penting agar pengembang benar-benar memperhatikan kualitas rumah yang mereka bangun.

"Rakyat membayar dengan harga yang sama. Kalau dapat pengembang yang baik, mereka bahagia. Tapi kalau pengembangnya tidak bertanggung jawab, mereka akan menderita. Solusinya? Ya diaudit," katanya.

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP langsung menanyakan kepada para pengembang apakah mereka keberatan jika diaudit oleh BPK. Para pengembang yang hadir secara kompak menyatakan tidak keberatan.

Bahkan, Menteri PKP meminta pengembang yang mendukung audit untuk berdiri. Ia juga menginstruksikan awak media untuk menyoroti siapa saja yang tidak berdiri.

Baca Juga

Marc Klok Pastikan Bonus Rp5 Miliar yang Dipamerkan  Dedi Mulyadi Tak Ganggu Konsentrasi Persib untuk Sapu Bersih Sisa Kompetisi

"Saya ingin yang siap dan berani diaudit berdiri. Tidak apa-apa, biarkan media menyorot siapa yang tidak berani," tegasnya.

Tak ada satu pun pengembang yang tetap duduk. Semua berdiri dan menyatakan kesiapannya untuk diaudit.

Mengenai waktu pelaksanaan audit, Menteri PKP menjelaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan BPK.

"Kami sudah bersurat ke BPK. Mereka adalah lembaga independen yang harus dihormati. Itulah bagian dari kehidupan bernegara," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada pengembang yang menolak diaudit, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan negara.

"Jika tidak setuju dengan audit, silakan pikirkan konsekuensinya. Mau melawan negara? Silakan. Mau melawan pemerintah? Coba saja. Tapi jangan setengah-setengah, nanti repot," katanya.

Menteri PKP mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah proyek perumahan yang tidak memenuhi standar. Saat ini, ada 14 pengembang yang sudah dilaporkan ke BPK.