Bahlil vs Luhut! Mana yang Lebih Masuk Akal soal Skema Alternatif BBM Bersubsidi?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah saat ini tengah mencari cara terbaik untuk menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih efektif.

Terkait hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pandangan berbeda.

Menteri Bahlil mengatakan, opsi pencampuran atau skema blending saat ini menjadi alternatif paling memungkinkan.

Hal itu disampaikan Bahlil sebagai respons atas pernyataan Luhut  yang mengusulkan agar subsidi BBM diberikan langsung ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Sumber :

• tvOnenews/Taufik

Skema blending yang diungkap Bahlil tersebut berarti subsidi BBM akan diberikan dalam dua bentuk, yakni sebagian dalam bentuk subsidi pada produk BBM itu sendiri dan sebagian lagi dalam bentuk BLT kepada masyarakat yang berhak.

Lewat cara tersebut, pemerintah bisa memastikan subsidi tetap ada, tetapi lebih terarah.

Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait mekanisme subsidi BBM yang akan diterapkan.

Sebab, Pemerintah saat ini masih melakukan perhitungan secara matang sebelum mengambil keputusan akhir.

“Saya masih menghitung itu. Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” imbuhnya.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan BBM satu harga bisa diwujudkan dalam dua tahun ke depan atau sekitar tahun 2027.

Luhut optimistis bahwa dalam jangka waktu tersebut, pemerintah nantinya sudah bisa menerapkan harga tunggal BBM tanpa subsidi.

“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).

Dengan kebijakan tersebut, kata Luhut, subsidi BBM nantinya akan diberikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan bukan lagi dalam bentuk subsidi pada barang.

Menurutnya, hal itu dinilai sebagai langkah tepat agar penyaluran subsidi kepada yang membutuhkan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus menghemat anggaran.

“Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar,” imbuhnya.

Perbedaan pernyataan kedua pejabat itu tentu menunjukkan bahwa skema subsidi BBM ke depannya, sampai saat ini masih belum final. Bahlil dapat dikatakan lebih condong pada pendekatan campuran, sedangkan Luhut mengusulkan subsidi langsung ke individu.

Maka, keputusan akhir dari pemerintah tentunya akan masih ditunggu masyarakat banyak, mengingat kebijakan ini akan berdampak luas pada perekonomian. (ant/rpi)