DPR Desak Pertamina Rampungkan Kilang Tuban yang Investasinya Ratusan Triliun, Ada Target Produksi dan Kapasitas Fantastis

Jakarta, tvOnenews.com - DPR meminta PT Pertamina (Persero) segera merampungkan proyek-proyek pengembangan kilang minyak untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk kilang Tuban di Jawa Timur.

Pasalnya, proyek itu dianggap penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 8% per tahun.

Dengan meningkatnya kebutuhan energi seiring pertumbuhan ekonomi, kapasitas produksi minyak dalam negeri harus ditingkatkan agar bisa memenuhi permintaan.

“Kebutuhan energi nasional tiap tahun semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan ekonomi. Apalagi kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 8%, yang tentunya membutuhkan pasokan energi besar yang akan terus meningkat,” ujar Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Rusli mengapresiasi kemajuan proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Balikpapan yang diperkirakan mulai beroperasi pada September 2025.

Kilang ini nantinya akan meningkatkan kapasitas produksi hingga 100 ribu barel per hari.

Baca Juga

Ketahanan UMKM Diuji Krisis Global, Pertamina Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas Lewat Inovasi dan Akses Pasar

"Meski demikian, itu belum cukup. Pertamina harus menggeber proyek Kilang Tuban yang bekerja sama dengan Rosneft (perusahaan minyak milik Pemerintah Rusia)," lanjutnya.

Ia menambahkan, Kilang Tuban memiliki kapasitas lebih besar dibanding RDMP Balikpapan, yakni mencapai 300 ribu barel per hari.

Selain itu, kilang ini juga akan terintegrasi dengan kompleks industri petrokimia yang mampu mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk turunan seperti styrene, polypropylene, polyethylene, serta berbagai jenis aromatik.

"Kilang Tuban adalah salah satu proyek strategis dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Dengan kilang ini, Indonesia bisa memproduksi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas Euro V yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan agenda transisi energi nasional," jelas mantan Gubernur Gorontalo itu.

Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, proyek ini juga diyakini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, lapangan kerja baru. serta mempercepat pertumbuhan industri petrokimia dalam negeri. (ant/rpi)