PKP Dorong Kerja Sama Pemerintah-Swasta untuk Pembangunan Hunian Terjangkau

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership/PPP) dalam pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat.

"Kami terus berupaya agar sektor swasta dapat berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau. Untuk itu, kami siap mendiskusikan lebih lanjut skema pembiayaan kerja sama ini agar dapat diterapkan di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Jakarta, Kamis.

Sebagai fasilitator dan regulator, Kementerian PKP terbuka terhadap masukan dari sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak.

"Kami siap mendengar saran yang ada. Jika diperlukan perubahan aturan untuk menarik dan mempermudah investasi, kita bisa mendiskusikannya, karena kolaborasi adalah kunci," tambahnya.

Dukungan Pemerintah untuk Sektor Swasta

Sri Haryati menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan bagi pihak swasta melalui insentif likuiditas dan penyediaan lahan guna mendorong kerja sama dalam pembangunan perumahan.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menekankan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

"Pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi harus melibatkan banyak pihak," kata Ara.

Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan perumahan di Indonesia. Rinciannya mencakup 2 juta unit di perdesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Ara berharap lebih banyak pengembang swasta turut serta dalam mendukung program ini, karena keberhasilannya bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. (ant/nsp)