Menteri UMKM Siap Jaga Daya Saing Usaha di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com -Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk menjaga daya saing UMKM meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Dikutip dari pernyataan resmi di Jakarta pada Kamis (13/02/2025), Maman telah menyiapkan strategi dan langkah konkret, termasuk evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Maman menyoroti bahwa selama ini penyaluran KUR berjalan stagnan tanpa evaluasi mendalam, sehingga kualitas program ini mengalami penurunan.

"KUR adalah program luar biasa, tetapi sering kali berjalan tanpa evaluasi ketat. Akibatnya, banyak UMKM kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis," ujar Maman.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya akan merancang sistem monitoring yang lebih ketat, dengan evaluasi distribusi KUR dilakukan setiap dua bulan di berbagai wilayah. Ia juga mengajak Komisi VII DPR RI untuk ikut mengawasi agar penyaluran dana benar-benar sesuai kebutuhan UMKM.

"Kami ingin memastikan pengawasan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, agar distribusi KUR berjalan lebih efektif," tambahnya.

Baca Juga

DPR Warning Perjanjian Dagang RI–AS: Jangan Sampai UMKM Tersingkir dan APBN Tertekan

Menteri UMKM juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.

Alih-alih membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat menghemat anggaran sekaligus memberikan pelatihan yang lebih efektif bagi pelaku UMKM.

"Kami telah sepakat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan program pelatihan UMKM melalui BLK yang sudah ada, sehingga lebih efisien tanpa perlu membangun infrastruktur baru," jelasnya.

Menteri Maman juga menilai bahwa keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih sebatas Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

"Kami ingin mendorong konsep business to business (B2B), di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan cara ini, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar dapat lebih terjaga dan berkelanjutan," tuturnya. (ant/nsp)