Kemudian Maruarar menuturkan bahwa untuk memastikan proses pembangunan rumah ini berjalan dengan baik, Menteri BUMN Erick Thohir diminta untuk memberikan kepastian hukum dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," tegas Maruarar.
Dalam Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menyebutkan bahwa lahan strategis yang akan difungsikan untuk program tiga juta rumah ini diantaranya menggunakan lahan milik Perumnas dan PT KAI.
"Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, 5 lokasi yang dimiliki oleh KAI. Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Artinya nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development," papar Budi.
Untuk diketahui, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait menanggapi program tiga juta rumah untuk rakyat yang direncanakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Maruarar mengungkapkan dalam pembangunan ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Kekayaan Negara untuk mempercepat proses pelegalan tanah.
“Dan kita juga mendapatkan dukungan bagaimana info cara berikutnya supaya itu juga legal dengan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga dengan Dirjen Kekayaan Negara. Nanti kami akan segera minta waktu dengan Ibu Menteri Keuangan supaya prosesnya bisa berjalan dengan cepat,” kata Maruarar, di Kejagung RI, pada Selasa (22/10/2024).
Load more