Kemenko Pangan Tunjuk BUMN Pangan untuk Impor Daging Sapi

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 100 ribu ton daging sapi dan 100 ribu ton daging kerbau.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait di Jakarta pada Rabu (5/2), disepakati bahwa pelaku usaha umum akan mendapatkan alokasi impor daging lembu sebanyak 80 ribu ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa penugasan ini mempertimbangkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang semakin marak akibat musim hujan.

“Dengan adanya penugasan kepada BUMN, diharapkan potensi penyebaran PMK dapat dikendalikan, karena pemerintah bisa lebih ketat dalam memantau proses importasi yang dilakukan BUMN,” ujar Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Rakortas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Keputusan mengenai perubahan neraca komoditas ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri. Langkah ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan harga daging kerbau di pasar turun agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Baca Juga

Zulhas Semprot Anggota DPR Hingga Kepala Daerah dari PAN: Jadi Pejabat Jangan Sombong, Jangan Sok Gaya

Pada kesempatan yang sama, Kemenko Pangan turut membahas implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022, yang melarang impor garam untuk industri makanan dan minuman setelah 2024.

Zulkifli meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini, mengingat batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perpres.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang tetap terjangkau.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan agar harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap stabil.

Kemenko Pangan akan terus memantau perkembangan harga serta pasokan komoditas pangan guna memastikan kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (ant/nsp)