Komisi VI: Pengecer Kembali Jual LPG 3 Kg untuk Redam Kepanikan Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengapresiasi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg.

Langkah ini dinilai sebagai respons cepat guna mengatasi kepanikan masyarakat dalam mendapatkan gas melon yang menjadi kebutuhan utama mereka.

"Instruksi Presiden Prabowo adalah langkah sigap karena beliau tidak ingin masyarakat berlarut-larut mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg," ujar Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/2).

Meski demikian, Rivqy memberikan catatan penting kepada PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lebih hati-hati dalam menangani permasalahan distribusi LPG 3 kg.

Ia menilai kebijakan yang bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran bisa berdampak sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu risiko yang muncul adalah panic buying, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menimbun gas melon dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.

"Kebijakan ini awalnya bertujuan menguntungkan masyarakat, tetapi jika tidak dikendalikan, justru bisa menyulitkan mereka dan mempengaruhi harga kebutuhan lainnya," jelasnya.

Rivqy juga meminta Kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk memastikan bahwa upaya pembenahan tidak menghambat hak konsumen dalam mengakses LPG 3 kg.

"Mohon pembenahan ini tetap mempertimbangkan hak konsumen, sehingga akses dan pemenuhan kebutuhan gas melon tidak menjadi lebih sulit," katanya.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengembalikan distribusi LPG 3 kg ke kondisi normal dan mengawasi agar harga tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Sambil mempersiapkan pengecer menjadi sub-pangkalan," tambahnya.

Pada Selasa (4/2), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer dalam distribusi LPG 3 kg.

Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, setelah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin (3/1) malam terkait perubahan pola distribusi gas subsidi.

"Setelah berbicara dengan Presiden, beliau langsung menginstruksikan kepada Kementerian ESDM agar mulai hari ini pengecer LPG 3 kg dapat kembali berjualan seperti biasa," ujar Dasco sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM dan Pertamina mulai menata ulang status pengecer dengan mengubahnya menjadi sub-pangkalan.

Kebijakan ini bertujuan untuk:

• Menjamin distribusi LPG 3 kg tetap lancar
• Menstabilkan harga agar sesuai dengan subsidi pemerintah
• Menghindari praktik penimbunan dan spekulasi harga

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya, pada 1 Februari 2025, pemerintah sempat menerapkan aturan pembatasan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi, yang memicu kelangkaan dan kepanikan masyarakat. (ant/nsp)