Menteri Investasi Terus Promosikan Peluang di IKN kepada Investor Asing

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, terus memperkenalkan peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kepada investor luar negeri.

"Saat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menarik investor ke Indonesia, kami selalu menyampaikan potensi investasi yang tersedia di IKN," ujar Rosan di Jakarta, Jumat.

Investasi di IKN bersifat jangka panjang, mengingat pembangunan ibu kota baru ini diperkirakan akan berlangsung 25 hingga 30 tahun. Selain itu, konsep IKN dirancang sebagai smart forest city, yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dalam aspek energi, infrastruktur, dan lainnya.

Menurut Rosan, minat investor asing terhadap IKN sudah mulai terlihat, salah satunya dari perusahaan Singapura yang telah berinvestasi dalam proyek panel surya di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kami melihat ketertarikan investor memang sudah ada, meskipun saat ini fokus pembangunan masih pada infrastruktur. Yang penting adalah membentuk komunitas di IKN, seperti sekolah, rumah sakit, properti, dan restoran, agar ekosistemnya berkembang," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan terbentuknya komunitas di IKN, minat investor asing kemungkinan akan meningkat lebih jauh.

"Dengan komunitas yang sudah terbentuk, minat investor juga akan meningkat. Saat ini, investasi lebih banyak difokuskan pada infrastruktur, tetapi ke depan akan semakin berkembang," kata Rosan.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN, dengan target IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028.

"Kami ingin memastikan bahwa komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan ini sangat tinggi, sehingga diharapkan IKN bisa menjadi pusat pemerintahan politik dengan pembangunan beberapa gedung legislatif dan yudikatif pada 2028," ujar Rosan.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029 guna melanjutkan pembangunan IKN.

Ibu Kota Nusantara akan resmi disebut sebagai ibu kota politik setelah semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, telah sepenuhnya beroperasi di kawasan tersebut. (ant/nsp)