Puan Tanggapi Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang: DPR Siap Berdiskusi untuk Cari Solusi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi kontroversi terkait revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba), yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. 

Salah satu poin dalam RUU ini yang menjadi sorotan publik adalah ketentuan yang memungkinkan perguruan tinggi memperoleh izin usaha pertambangan.

"DPR tentu akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar aspirasi dari semua elemen masyarakat, baik dari perguruan tinggi maupun masyarakat umum," ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyusun RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. RUU ini telah resmi disahkan sebagai usulan DPR.

Salah satu poin yang memicu perdebatan adalah pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau batu bara kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM melalui mekanisme prioritas. Beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dianggap berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Puan menegaskan bahwa DPR akan membuka ruang diskusi agar berbagai elemen masyarakat dapat memberikan masukan.

Baca Juga

IMA: PR Hilirisasi Bukan Lagi Smelter, Tapi Perkuat Manufaktur Serap Produk Tambang

"DPR juga perlu memberikan tanggapan atas isu yang akan dibahas. Kami membuka ruang ini agar tidak terjadi salah persepsi atau miskomunikasi," jelas mantan Menteri Koordinator PMK tersebut.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk tidak terburu-buru bersikap skeptis dan memberi kesempatan bagi DPR dalam membahas RUU ini. Menurutnya, inisiatif dalam RUU Minerba bertujuan untuk membawa manfaat.

"Jangan langsung curiga sebelum pembahasan dilakukan. Mari kita diskusikan bersama, mencari titik temu yang terbaik," ujarnya.

Puan menambahkan bahwa tujuan dari RUU Minerba adalah memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sekaligus bagi masyarakat luas.

"Kami berharap undang-undang ini nantinya tidak hanya menguntungkan universitas atau perguruan tinggi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat," tutupnya. (nsp)