Program 3 Juta Rumah dan MBG Bisa Dongkrak Industri Asuransi, OJK Ungkap Kesiapan Sektor Pembiayaan

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) akan menjadi peluang besar bagi industri asuransi Tanah Air.

Sektor asuransi dinilai memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dengan adanya program tersebut.

Terlebih, pemerintah juga akan mendorong sektor keuangan agar bisa berperan dalam menyukseskan berbagai program prioritas tersebut.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Ogi menjelaskan, pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi industri asuransi untuk membahas bagaimana sektor ini dapat mendukung berbagai program pemerintah.

"Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah," tambahnya.

Baca Juga

Rencana MBG Dipotong Jadi 5 Hari, Purbaya: Bisa Hemat Rp40 Triliun

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyatakan bahwa program pemerintah dapat membantu meningkatkan kinerja sektor pembiayaan.

Hal ini menjadi solusi di tengah kekhawatiran bahwa penjualan kendaraan bermotor masih belum pulih sepenuhnya tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berjalan lancar.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” jelas Dian.

Lebih lanjut, OJK bersama pemerintah dan regulator lainnya akan terus memantau kondisi sistem keuangan nasional agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga melalui berbagai kebijakan dan stimulus yang disiapkan.

Hingga November 2024, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) mencapai 112,94%, alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,57%, dan liquidity coverage ratio (LCR) menyentuh 213,07%.