Hakim Federal Sementara Blokir Upaya Donald Trump Menghentikan Pendanaan Federal

Washington, tvOnenews.com - Seorang hakim federal pada hari Selasa sementara memblokir upaya Presiden Donald Trump untuk menghentikan pendanaan federal selama pemerintahannya melakukan peninjauan ideologis untuk mencabut berbagai inisiatif progresif.

Keputusan ini menandai salah satu hari paling kacau bagi pemerintah AS sejak Trump kembali menjabat, dengan ketidakpastian terkait dana penting yang memicu kepanikan dan kebingungan di kalangan negara bagian, sekolah, dan organisasi yang bergantung pada triliunan dolar dana dari Washington.

Melansir dari AP, Hakim Distrik AS Loren L. AliKhan mengeluarkan perintah penangguhan administratif hanya beberapa menit sebelum kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku. Penangguhan ini diajukan setelah gugatan dari kelompok nirlaba penerima dana federal dan akan berlaku hingga Senin sore, dengan sidang pengadilan lebih lanjut dijadwalkan pada pagi hari yang sama.

Gedung Putih belum memberikan komentar terkait putusan ini, yang menimbulkan potensi konflik konstitusional mengenai kontrol atas uang pembayar pajak. Sementara itu, Demokrat yang berjuang untuk mendapatkan pijakan dalam pemerintahan Trump periode kedua mengecam tindakan presiden dari Partai Republik tersebut, menyebutnya sebagai keputusan sewenang-wenang dan ilegal.

Pejabat administrasi Trump menyatakan bahwa penghentian pendanaan sementara diperlukan agar pengeluaran sejalan dengan berbagai perintah eksekutif baru presiden, termasuk peningkatan produksi bahan bakar fosil, pencabutan perlindungan bagi kelompok transgender, serta penghentian inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Namun, memo yang disusun dengan bahasa tidak jelas oleh Kantor Manajemen dan Anggaran, serta tanggapan yang tidak konkret dari Gedung Putih sepanjang hari, menyebabkan kebingungan di kalangan anggota parlemen, pejabat publik, dan masyarakat umum mengenai program apa saja yang akan terkena dampaknya. Bahkan gangguan sementara dalam pendanaan bisa menyebabkan PHK massal atau terhentinya layanan publik.

"Ini seperti datang tiba-tiba," kata David Smith, juru bicara Distrik Sekolah Shawnee Mission di Kansas, salah satu distrik yang bergantung pada dana federal. Mereka kini berusaha memahami dampaknya tanpa informasi yang jelas.

Demokrat berargumen bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak menghentikan pengeluaran yang telah disetujui Kongres. Beberapa menit setelah Hakim AliKhan mengeluarkan putusannya, jaksa agung dari 22 negara bagian serta Distrik Columbia mengajukan gugatan hukum untuk memblokir penghentian pendanaan secara permanen.

Di Kongres, senator Demokrat melaporkan menerima banyak panggilan panik dari komunitas mereka yang khawatir dengan nasib program sosial untuk anak-anak, lansia, infrastruktur publik, dan penelitian medis yang bergantung pada pendanaan federal.

"Tidak diragukan lagi, kebijakan ini sembrono, berbahaya, ilegal, dan inkonstitusional," ujar Letitia James, Jaksa Agung New York.

Hakim AliKhan, yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden, mempertanyakan kesiapan administrasi Trump dalam menerapkan kebijakan ini.

"Tampaknya pemerintah federal saat ini bahkan tidak tahu program apa saja yang akan terkena dampak penghentian," katanya.

Jessica Morton, pengacara dari Dewan Nasional Nirlaba, yang mengajukan gugatan, menegaskan bahwa ribuan organisasi di seluruh negeri bisa terdampak serius.

"Klien kami sangat khawatir. Bahkan jika hanya terjadi jeda singkat dalam pendanaan, mereka bisa terpaksa tutup," ujarnya.

Pejabat Departemen Kehakiman, Daniel Schwei, berargumen bahwa tidak ada urgensi untuk menunda kebijakan ini karena para penggugat belum secara spesifik menyebutkan siapa yang langsung kehilangan dana jika penghentian diberlakukan.

Pejabat administrasi Trump juga menegaskan bahwa program bantuan langsung kepada warga Amerika tidak akan terdampak, termasuk Medicare, Jaminan Sosial, pinjaman pelajar, dan kupon makanan. Namun, mereka tidak dapat memberikan daftar lengkap program yang akan tetap berjalan.

Awalnya, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, tidak dapat mengonfirmasi apakah Medicaid termasuk dalam program yang dikecualikan dari penghentian. Namun, kemudian pemerintah mengklarifikasi bahwa Medicaid tidak akan terpengaruh.

Meskipun Trump berjanji akan "membersihkan Washington" dalam periode keduanya, dampak kebijakan penghentian pendanaan ini terasa luas hingga ke pelosok negeri.

Organisasi seperti Meals on Wheels, yang menyediakan makanan bagi lansia dengan dana federal, kini menghadapi ancaman terhentinya layanan mereka.

"Kurangnya kejelasan dan ketidakpastian saat ini menciptakan kekacauan. Banyak lansia mungkin panik karena mereka tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang" kata Jenny Young, juru bicara organisasi tersebut. (nsp)