Wamen PKP Dorong Akademisi untuk Berkontribusi Aktif dalam Program 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengajak akademisi untuk berperan aktif dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap akademisi, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dapat mendukung percepatan pelaksanaan PKP di Indonesia, misalnya dengan melibatkan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan mendampingi masyarakat dalam menyediakan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, rumah merupakan pondasi penting bagi peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo mendorong kita untuk memiliki keberanian membangun 3 juta rumah di desa, pesisir, dan kota dengan desain yang benar-benar berkualitas serta skala pembangunan yang masif. Kami memohon dukungan demi mewujudkan peradaban baru di Indonesia," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian PKP saat ini berfokus pada tiga hal utama: penguatan regulasi yang mendukung pembangunan secara masif, inisiatif kelembagaan dengan mengaktifkan kembali satuan tugas, serta mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai bagian dari upaya ini, Fahri Hamzah berdiskusi dengan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Diskusi tersebut membahas sejumlah hal, termasuk kontribusi UGM dalam pengabdian masyarakat di sekitar kampus, seperti di Lembah Code, Yogyakarta. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mensinergikan program Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta menyusun langkah-langkah pengembangan model, media, dan modul terkait perumahan dan kawasan permukiman padat di perkotaan.

Baca Juga

Akademisi dan Praktisi Hukum Soroti Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia Dinilai Alami Kemunduran

Ketua Dewan Guru Besar UGM, M. Baiquni, turut menyampaikan konsep Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di kawasan permukiman padat penduduk, seperti Lembah Code, Yogyakarta.

"Kami berupaya menyinergikan gagasan dan pemikiran UGM dengan kebijakan pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan lebih baik," kata M. Baiquni. (ant/nsp)