Bahlil Dorong Proyek Industri LPG Domestik untuk Tekan Impor, Ternyata Produksi Tahunan RI Sangat Kecil Dibanding Konsumsinya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ESDM sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pentingnya pembangunan industri LPG domestik.

Salah satu urgensinya adalah untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Bahlil menyebut, satu cara untuk mempercepat pengurangan impor LPG adalah membangun industri LPG di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi C3 (propane) dan C4 (butana).

"Caranya adalah kita membangun LPG dengan menggunakan gas C3 dan C4 dan selebihnya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jaringan gas kepada rumah rakyat," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Konsumsi LPG Indonesia sekitar 8 juta ton per tahun dalam hal konsumsi dalam negeri.

Sedangkan industri LPG domestik yang eksisting hanya memproduksi 1,4 juta ton per tahun dan Indonesia mengimpor LPG sekitar 6-7 juta ton per tahun.

"Arahan Bapak Presiden RI adalah bagaimana mempercepat proses mengurangi impor," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun industri Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Menurut Bahlil, langkah sangat perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi defisit pada neraca perdagangan dan devisa negara.

Saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

Hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.

Bahlil juga menyoroti pentingnya pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (ant/rpi)