Pemprov Jateng Siap Bantu Akses Pekerjaan Buruh Sritex Jika Terkena PHK

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan kesiapan untuk membantu akses pekerjaan bagi buruh PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo jika perusahaan yang tengah pailit memutuskan untuk memberhentikan operasinya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami sudah tiga kali bertemu kurator. Ada dua opsi, melanjutkan usaha atau berhenti beroperasi,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Azis, di Semarang, Kamis.

Jika opsi PHK diputuskan oleh kurator dalam proses penyelesaian utang perusahaan, Pemprov Jateng ingin memastikan agar para buruh memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Menurut data Disnakertrans, PT Sritex di Sukoharjo mempekerjakan sekitar 9.600 karyawan. Sementara itu, tiga anak perusahaan lainnya yang turut dipailitkan, yaitu PT Bitratex di Semarang mempekerjakan 1.317 orang, PT Sinar Pantja Djaya di Semarang tersisa 46 pekerja, dan PT Primayudha Mandirijaya di Boyolali memiliki 968 karyawan.

“Untuk di Bitratex sebagian besar sudah minta untuk di-PHK, sementara di Sinar Pantja Djaya masih menyisakan sekitar 300 pegawai yang belum menerima pesangon,” jelas Azis.

Baca Juga

Polisi Tegaskan Pensiunan JICT Ermanto Murni Dibunuh, Tak Ada Kaitan dengan Ungkap Kasus Korupsi

Pemprov Jateng memberikan perhatian khusus kepada buruh PT Sritex di Sukoharjo. Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan di Sukoharjo, termasuk pabrik rokok dan sepatu, yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Kami akan bantu akses, termasuk kemungkinan mempermudah persyaratan, seperti batas usia pekerja yang dibutuhkan,” tambahnya.

Kurator juga telah memastikan bahwa para buruh akan menjadi prioritas utama setelah penyelesaian kewajiban pajak dalam proses kepailitan.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan pailit PT Sritex beserta tiga anak perusahaannya setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor. 

Permohonan tersebut diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon atas pembatalan perjanjian perdamaian terkait penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022. Berdasarkan laporan kurator, total utang perusahaan tekstil tersebut mencapai Rp32,6 triliun. (ant/nsp)