Wamenkeu Sebut Anggaran Infrastruktur Dikurangi Demi Program Jangka Panjang seperti Makan Bergizi Gratis: Bukan Berarti Dinomorduakan!

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono angkat bicara terkait pengurangan anggaran untuk infrastruktur sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,” kata Thomas dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, pengurangan anggaran itu merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN rencananya digunakan untuk program-program yang bersifat jangka panjang dan tidak bisa menerima dana dari jalur komersial. 

Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya yang menjadi tugas pemerintah dan tak bisa mengandalkan dana komersial. Sementara proyek infrastruktur bisa memanfaatkan investasi swasta.

“Itu strateginya akan ke sektor swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” ujar dia pula.

Baca Juga

Jusuf Hamka: Banyak Lapangan Kerja Tercipta dari Program MBG

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi pengurangan anggaran infrastruktur merupakan restrukturisasi APBN.

“Bukan berarti yang sebelumnya salah, tapi saat ini bisa melakukan itu (restrukturisasi),” katanya

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada November 2024 mengatakan bahwa semua dana infrastruktur untuk sementara ditahan oleh Menteri Keuangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan-pembangunan fisik besar, seperti pembangun bendungan dan sebagainya, untuk sementara waktu dihentikan sampai anggaran tersedia.

Kementerian PU berfokus untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air dalam rangka menyukseskan Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan lebih memaksimalkan dan merevitalisasi infrastruktur-infrastruktur yang telah terbangun.

Dody berharap infrastruktur-infrastruktur besar yang telah terbangun dapat mencukupi dan mendukung kesejahteraan rakyat. Menurut dia, pembangunan fisik yang besar harus dikompromikan dengan target-target lainnya yang juga harus dikejar oleh pemerintah.

Adapun dalam APBN 2025, anggaran Kementerian PU dialokasikan sebesar Rp110,95 triliun. Sementara untuk tahun anggaran (TA) 2024, melansir laman Kementerian PU, pagu yang diterima mencapai Rp166,99 triliun. (ant/nba)