Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan program revolusioner pemerintah untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, termasuk mereka yang tidak memiliki gaji tetap.
Program ini mencakup pedagang bakso, penjual sayur, dan pelaku usaha sektor informal lainnya.
“Kami bersyukur karena kami sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya. Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah,” ujar Maruarar, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Menurutnya, pemerintah akan menyediakan mekanisme khusus untuk mendukung masyarakat di sektor informal.
“Kita mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya. Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil sitaan korupsi, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
Lahan-lahan tersebut akan dikelola melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Bank Tanah, kemudian digunakan untuk proyek perumahan yang berkeadilan.
“Tanah-tanah ini akan diproses lebih lanjut untuk membuat skema yang legal, ada kepastian hukumnya, dan berkeadilan. Utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta,” katanya.
Program ini, lanjut Maruarar, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keadilan dalam akses perumahan.
“Ini menjadi perhatian Bapak Presiden. Keadilan harus dijalankan, bukan hanya untuk yang punya gaji tetap, tetapi juga untuk sektor informal,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi jutaan rakyat Indonesia yang selama ini terkendala memiliki rumah karena tidak memiliki penghasilan tetap.
Program ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. (agr/rpi)
Load more