Ekonom: Perluas Lapangan Kerja untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teuku Riefky, mendorong pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja guna mendongkrak daya beli masyarakat yang saat ini masih lemah.

“Untuk memitigasi dari kondisi tersebut tentu pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja,” kata Teuku Riefky saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Riefky menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja dapat meningkatkan penerimaan upah masyarakat, sehingga daya beli yang lemah dapat pulih. 

Namun, daya beli yang rendah, suku bunga tinggi, serta harga komoditas pangan yang relatif rendah menyebabkan inflasi tahunan 2024 menjadi yang terendah dalam sejarah pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kombinasi hal-hal tersebut terhadap perekonomian Indonesia ke depan sebetulnya tidak terlalu baik ya karena ini akan mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Meski daya beli masyarakat tertekan, Riefky mendukung keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen.

Baca Juga

Ekonomi RI Sulit Tembus 5%, Tapi Bisa Kalahkan Ramalan Bank Dunia

"Nah, saat ini rupiah sedang sangat tertekan, jadi memang fokus BI adalah menjaga stabilitas rupiah yang lebih penting saat ini," jelasnya.

BPS mencatat kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2024 sebesar 0,44 persen month-to-month (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK mencapai 1,57 persen year-on-year (yoy), yang merupakan inflasi tahunan terendah dan masih dalam target pemerintah (2,5 persen ± 1 persen).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama inflasi, dengan kontribusi 0,55 persen terhadap inflasi umum. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain:

• Sigaret Kretek Mesin: Andil 0,13 persen.

• Minyak Goreng: Andil 0,11 persen.

• Komoditas lain: Beras, kopi bubuk, bawang merah, ikan segar, daging ayam ras, dan bawang putih.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate di 6 persen. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah yang dianggap lebih mendesak saat ini.

Riefky menekankan bahwa upaya menciptakan lapangan kerja harus menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, yang merupakan komponen penting bagi pertumbuhan ekonomi.