Kementan Gandeng Densus 88 untuk Perkuat Swasembada Pangan, Ini Tugas Detasemen Khusus Anti Teror dan Napiter di Sawah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri untuk memperkuat percepatan swasembada pangan.

Alasan Kementan melakukan kerja sama dengan Densus 88 adalah untuk melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembinaan itu di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

“Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan saat menggelar perjanjian kerjasama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2024).

Mentan mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. 

Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Sebelumnya kita kerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” katanya.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu

Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

“Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi,” katanya.

Sentot menambahkan bahwa target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. 

Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

“Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter,” jelasnya. (rpi)