KKP Sumbang Kas Negara Rp2,16 Triliun, Sistem Pascaproduksi Penangkapan Ikan Terukur Bikin PNBP Naik 30 Persen
- Dok. KKP
Jakarta, tvOnenews.com - Menutup tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir tahun 2024 tembus mencaapai Rp2,16 triliun.
Berdasarkan jumlah tersebut, subsektor perikanan tangkap menyumbangkan PNBP hingga Rp1,053 triliun.
Capaian kinerja sektor perikanan tangkap terdiri dari torehan PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp955,39 miliar dan non SDA yang berasal dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT) sebesar Rp101,193 miliar.
Penerapan PNBP pascaproduksi telah KKP terapkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur (PIT).
Jika dibandingkan dengan peroleh tahun lalu, terjadi peningkatan perolehan PNBP perikanan tangkap sebesar 30% pada tahun ini.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, capaian ini merupakan andil bersama pemerintah dengan para pelaku usaha perikanan. Kepatuhan pelaku usaha, dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut.
“Perolehan ini menjadi bukti PNBP pascaproduksi sebagai bentuk keadilan berusaha. Pembayaran PNBP disesuaikan dengan jumlah ikan hasil tangkapan setelah didaratkan,” kata Lotharia Latif dalam keterangan resmi KKP, Rabu (1/1/2025).
Lebih lanjut, Latif menerangkan perolehan PNBP ini nantinya akan dikembalikan ke masyarakat kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.
“Hasil PNBP kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan termasuk program bantuan bagi nelayan kecil, berupa peningkatan kapasitas dan pemberdayaan,” ujarnya.
Sebelumnya, di berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP pascaproduksi ini diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera. (rpi)
Load more