Resmi Dihapus pada 2025, Pemerintah Ungkap Nasib-nasib Honorer yang Gagal pada Seleksi PPPK Tahun 2024 Tahap 1 Dan 2

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah resmi menghentikan seluruh tenaga honorer pada semua instansi pemerintahan pada tahun 2025.

Penghapusan honorer sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2023.

Dalam UU tersebut, mengatur tenggat waktu penghapusan status honorer pada Desember 2024.

Meski sudah dihapus, pemerintah juga memberikan kabar baik.

Kabar tersebut berkaitan dengan peralihan status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Diketahui, seleksi PPPK tahun 2024 adalah sarana terakhir agar hononorer bisa terbebas dari PHK akibar penghapusan honorer.

Dalam seleksi PPPK tahun 2024, pemerintah memberikan peluang besar untuk honorer bisa lolos.

Namun, pemerintah tidak memberikan jaminan akan honorer bisa lolos 100 persen.

Honorer peserta selelsi PPPK 2024 yang bersatus TMS alias tidak memenuhi syarat pada seleksi tidak bisa diangkat sebagai pegawai PPPK.

Diketahui, ada dua tahap yang dihadirkan pemerintah dalam seleksi PPPK 2024.

Pengumuman hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1 sudah diumumkan pada 24-31 Desember 2024.

Sedangkan, seleksi tahap ke II untuk honorer memiliki kesempatan terakhir menjadi PPPK, proses pendaftaran peserta seleksi akan berakhir pada 31 Desember 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 7 Januari 2025.

Lalu, bagaimana jika honorer gagal dalam kedua tes tersebut?

Pemerintah tidak memberikan pengangkatan otomatis kepada honorer untuk menjadi PPPK, baik itu dalam seleksi tahap 1 maupun tahap 2.

Apabila honorer tidak lolos, maka pemerintah tidak akan menjadikannya tenaga PPPK.

Namun, pemerintah tidak akan serta-merta memberhentikan honorer.

Untuk menyelamattkan honorer dari PHK karena penghapusan honorer, pemerintah memberikan opsi PPPK paruh waktu.

Opsi tersebut dihadirkan untuk mereka yang gagal dalam dua tahap seleksi yang dihadirkan.

Sayangnya, PPPK paruh waktu memiliki perbedaan cukup signifikan dibanding PPPK.

Perbedaan itu mencakum cam kerja yang lebih terbatas, upah yang lebih sedikit dan tunjangannyang juga tak sebesar PPPK.

Meski demikian perbedaan itu belum dirampungkan dalam bentuk kebijakan hingga saat ini. (vsf)