Perusahaan Kendaraan Listrik BYD Bantah Lakukan Ekplotiasi Pekerja Mirip Perbudakan di Brasil

Jakarta, tvOnenews.com – Jinjiang Group, kontraktor untuk produsen kendaraan listrik (EV) asal Tiongkok, BYD, membantah tuduhan otoritas Brasil yang menyatakan bahwa 163 pekerja asal Tiongkok di lokasi konstruksi pabrik BYD di Bahia diperlakukan seperti perbudakan. Jinjiang menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan terjadi akibat kesalahpahaman dalam penerjemahan.

Laporan dari otoritas ketenagakerjaan Brasil pada Rabu menyebutkan bahwa pekerja asal Tiongkok di lokasi proyek tersebut diduga menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi. 

Menanggapi hal itu, BYD menyatakan telah memutus hubungan dengan perusahaan perekrut tenaga kerja tersebut dan tengah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam pernyataan melalui akun resmi Weibo, Jinjiang Group menyatakan bahwa para pekerja mereka merasa dihina oleh tuduhan tersebut. 

"Dicap secara tidak adil sebagai 'diperbudak' telah membuat karyawan kami merasa martabat mereka dihina dan hak asasi mereka dilanggar, yang sangat melukai harga diri rakyat Tiongkok. Kami telah menandatangani surat bersama untuk mengungkapkan perasaan kami yang sebenarnya," demikian pernyataan mereka yang dikutip dari Reuters.

Li Yunfei, General Manager Branding dan Humas BYD, mengunggah ulang pernyataan tersebut di akun pribadinya menuding ada beberapa media sengaja mencemarkan nama baik BYD dan Tiongkok, sekaligus merusak hubungan bilateral Tiongkok-Brasil.

Baca Juga

Cara Test Drive BYD, Toyota, hingga VinFast di IIMS 2026, Simak Syarat dan Aturannya!

Ketika dimintai komentar lebih lanjut, perwakilan BYD merujuk pada unggahan Weibo Li, sementara Jinjiang tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

BYD saat ini sedang membangun pabrik di Brasil dengan kapasitas produksi awal 150.000 unit mobil per tahun. Brasil merupakan pasar luar negeri terbesar bagi produsen kendaraan listrik asal Tiongkok tersebut, dan pabrik tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 2024 atau awal 2025. 

Namun, proyek ini menghadapi tantangan kebijakan baru, di mana Brasil berencana menaikkan tarif impor kendaraan listrik dari 18% menjadi 35% pada Juli 2026.

Jinjiang mengklaim bahwa masalah ini muncul karena perbedaan budaya dan miskomunikasi akibat penerjemahan. Mereka juga menuduh inspektur ketenagakerjaan Brasil mengajukan pertanyaan yang menyudutkan selama penyelidikan.

Dalam sebuah video yang dirilis Jinjiang, sekelompok pekerja Tiongkok tampil di depan kamera, dengan salah satu dari mereka membacakan surat yang disebut telah ditandatangani bersama oleh 107 pekerja. 

Surat tersebut menyatakan bahwa paspor pekerja diserahkan kepada perusahaan untuk membantu pengurusan dokumen identifikasi sementara di Brasil. Namun, otoritas Brasil mengklaim paspor tersebut ditahan secara tidak sah oleh perusahaan.

Salah seorang pekerja dalam video tersebut mengatakan, "Kami sangat senang datang ke Camacari untuk bekerja."

"Kami telah mematuhi hukum dan peraturan, bekerja keras selama periode ini dengan harapan agar pembangunan proyek kendaraan energi baru terbesar di Brasil dapat segera selesai," tambahnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa kedutaan Tiongkok di Brasil tengah berkomunikasi dengan otoritas Brasil untuk memverifikasi situasi tersebut dan menanganinya. (nsp)