Cak Imin Jamin Sektor UMKM dan Pariwisata Tak Terimbas PPN 12 Persen, Alasannya Berkaitan dengan Hajat Orang Banyak

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tidak akan menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Cak Imin juga menjamin bahwa PPN 12 persen yang mulai berlaku per 1 Januari 2025 nanti tidak akan dikenakan di sektor pariwisata.

"Jadi, UMKM dan pariwisata yang berkaitan dengan hajat orang banyak, itu nggak kena," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB itu menegaskan, PPN 12 persen hanya akan berlaku pada sektor-sektor barang mewah atau barang-barang yang di luar kebutuhan dasar.

Sedangkan, sektor UMKM dan pariwisata yang menjadi tumpuan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak akan dibebankan pajak tersebut.

Cak Imin memastikan, UMKM akan memperoleh keringanan dan kemudahan dari pemerintah saat kebijakan tersebut berlaku.

"Karena itu, bahkan UMKM tetap mendapatkan keringanan dan kemudahan," katanya.

Menurut mantan Cawapres 2024 tersebut, pemerintah sudah menyeleksi terlebih dahulu sektor-sektor yang terdampak kenaikan PPN 12 persen.

"Mana yang tidak boleh naik, mana yang naik. Sehingga, memungkinkan untuk tetap tumbuh, ekonomi, melindungi, dan memfasilitasi, dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis," imbuh Cak Imin.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, juga memastikan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

Maman meyakini hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN adalah barang-barang mewah dan premium.

"Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12 persen ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan premium," ujar Menteri UMKM.

Maman juga menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen yang dimulai pada Januari 2025 tersebut merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. (ant/rpi)