Kebijakan Pajak Kripto Jadi Peluang atau Tantangan? Begini Kata Pedagang

Jakarta, tvOnenews.com - Chief Marketing Office (CMO) Tokocrypto Wan Iqbal mengatakan kebijakan perpajakan kripto di Indonesia membangun ekosistem yang sehat dan kompetitif.

“Kebijakan ini bukan sekadar tentang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membangun ekosistem yang sehat dan kompetitif,” ujarnya, dikutip dari antara, Senin (23/12/2024).

Berdasarkan laporan Tiger Research kebijakan perpajakan kripto di Asia, termasuk Indonesia, disebutkan bahwa perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pasar dan aliran modal.

Beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia disebut menggunakan kebijakan bebas pajak untuk menarik investasi global, sementara negara-negara seperti Jepang dan Thailand menerapkan pajak progresif untuk redistribusi kekayaan.

Di sisi lain, India menggunakan pajak tetap untuk efisiensi administratif, sedangkan Indonesia menerapkan pajak berbasis transaksi untuk transparansi pasar. Adapun Korea Selatan mengambil pendekatan transisi dengan menunda penerapan pajak untuk mengamati tren global.

Baca Juga

Prabowo Minta 1.000 Desa Nelayan Mulai Beroperasi pada 2026, Target 5.000 Desa hingga 2029

Dalam laporan tersebut, dipaparkan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan mengenai aset digital.

Pemerintah cenderung memandang pajak sebagai sumber pendapatan baru, sedangkan investor khawatir kebijakan pajak yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan pasar dan mendorong pelarian modal.

Menurut Wan Iqbal, kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku industri merupakan upaya penting yang harus dilakukan.

“Kita perlu menciptakan kebijakan yang tidak hanya menarik investor, tetapi juga melindungi para pelaku pasar kecil. Ini adalah kunci untuk membangun ekosistem kripto yang inklusif dan kompetitif. Kerja sama antara regulator dan pelaku industri akan menjadi kunci keberhasilan untuk menciptakan pasar aset digital yang stabil, transparan, dan berkelanjutan,” ungkap dia..

Pajak kripto di Tanah Air dianggap mencerminkan tantangan dan peluang dalam mengelola pasar aset digital yang terus berkembang.

“Kebijakan yang hanya fokus pada penerimaan pajak jangka pendek tanpa mendukung pertumbuhan pasar dapat menghambat daya saing jangka panjang. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat posisinya dalam peta ekonomi digital global,” ucap CMO Tokocrypto. (ant/vsf)