Arah Tata Kelola Pertahanan di Bawah Komando Prabowo Subianto, Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) hingga Dorong Industri Strategis

Jakarta, tvOnenews.com - Melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kepentingan nasional RI dan visi untuk memajukan pertahanan Indonesia, Menhan Sjafrie segera mengambil langkah strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan sektor pertahanan negara.

Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas pengelolaan dan pengembangan Industri Pertahanan Nasional.

Dalam di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (28/11/2024), Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki peran yang sangat strategis sebagai pembina teknis industri pertahanan nasional yang meliputi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT LEN Industri, PT Dahana, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan ASABRI.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut. Kerja sama Kementerian Pertahanan dengan Kementerian BUMN, serta industri pertahanan nasional dipandang penting untuk memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Defense supporting economy juga menjadi prioritas Kemhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjadi wadah promosi produk industri pertahanan Indonesia di kawasan regional.

Selain iui, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya juga menegaskan kementeriannya akan mendorong kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka penguatan kebijakan strategi pertahanan.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Hal itu diutarakan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Mengenai arah pembangunan kekuatan negara yang akan dikerjakannya selama lima tahun ke depan, Sjafrie mengatakan Kemenhan bakal melakukan penguatan kebijakan strategi nasional dengan mendukung terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

"Amanat Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara," ujarnya.

Sumber :

• Dok YouTube Komisi I DPR

Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, Menhan Sjafrie menyatakan pihaknya siap melanjutkan konsep pembangunan kekuatan tiga matra TNI yang disebut Perisai Trisula Nusantara.