Jelang Pelaksanaan Rapimnas 2024, Kadin Indonesia Siapkan Rekomendasi ke Pemerintah: Mulai dari Pengentasan Kemiskinan Hingga UMKM

Jakarta, tvonenews.com - Menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November - 2 Desember 2024 mendatang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyiapkan sejumlah topik pembahasan untuk dijadikan rekomendasi ke pemerintah.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyatakan, salah satu pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 adalah masalah pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan (Presiden) sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Saat menjadi narasumber dalam program “Market Buzz”, Bobby menjelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selama ini, dia mengaku pemerintah lebih banyak berfokus bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. “Yang belum optimal, bagaimana 61 persen kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” ungkapnya.

Padahal, menurut Bobby, UMKM menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) paling besar yaitu sebesar 61 persen dari pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja.

Baca Juga

Pemerintah Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Tahun 2026, Cak Imin: Maksimal 5 Persen pada 2029

Kelemahan UMKM

Lebih lanjut Bobby menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah, karena hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, Bobby menambahkan, para Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Kita melihat bagaimana lapangan kerja di sektor UMKM bisa tercipta dengan kerja sama ini. Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” paparnya.

Menurut Bobby, selama ini sektor mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas.