Wamentan Yakin Transformasi Bulog jadi Badan Otonom Dapat Stabilkan Harga

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa perubahan Bulog dari BUMN yang berstatus Perum menjadi badan otonom di bawah Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menjaga stabilitas harga.

Dalam rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, Sudaryono menyampaikan bahwa peran Bulog akan dikembalikan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menjaga pasokan pangan dan kestabilan harga.

"Fungsi Bulog sebagai badan urusan logistik cadangan pangan kita. Jadi memang difungsikan ke sana, kemudian artinya lebih untuk kestabilan harga, menjaga stok pangan, dan seterusnya," kata Sudaryono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

Sudaryono menambahkan bahwa Bulog, yang tidak akan melakukan tugas korporasi lagi, akan menjadi lembaga yang bekerja langsung di bawah Presiden.

Menurut Wamentan, peran Bulog ke depan tidak hanya akan menyerap hasil panen petani, tetapi juga mendistribusikan beras kepada masyarakat yang menerima bantuan, melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan saat ini.

Sebagai lembaga penstabil harga, Bulog berkomitmen untuk memastikan cadangan pangan, terutama beras, tetap aman. Saat panen besar terjadi, Bulog akan langsung menyerap hasil panen dan mendistribusikannya ke pasar ketika permintaan meningkat.

Baca Juga

Bulog Ungkap Fakta Stok Beras Nasional di Tengah Konflik Timur Tengah, Cadangan Pangan RI Aman?

"Jadi Bulog itu sebagai penstabil harga. Dia yang menjadi satu lembaga yang kembali kepada tujuan awalnya sebagai badan urusan logistik. Untuk memastikan bahwa negara kita secara cadangan pangan akan aman, punya stoknya," kata Sudaryono.

Namun, Bulog sebagai badan otonom tidak akan berfokus pada keuntungan, berbeda dengan korporasi. Sebagai BUMN, Bulog masih harus menjalankan program subsidi pemerintah melalui "public service obligation" (PSO).

Tetapi, sebagai badan otonom, Bulog tidak perlu menanggung biaya operasional dan tidak akan melakukan kegiatan komersial, seperti penjualan beras.

"Saya kira sudah enggak relevan ke situ. Misalnya KPI-nya mesti untung kan, beda. Bernegara ini kan bukan untung dan rugi, tapi yang untung mesti rakyat. Nah itu yang paling utama," kata dia. (ant/nsp)