BPK Berharap Pembangunan IKN Berjalan Lancar dan Sesuai Rencana

Jakarta, tvOnenews.com - Akhsanul Khaq selaku anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bisa berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“(Kami) juga berharap agar dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 (terkait IKN), kinerja pembangunan bisa lebih baik dan transparan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya saat kunjungan kerja ke IKN, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Tidak hanya itu, BPK juga melakukan pendalaman kemajuan pembangunan Kota Nusantara yang mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan IKN.

Pihaknya saat ini telah meninjau sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, antara lain rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, Embung MBH, dan Taman Kusuma Bangsa.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara langsung,” ujar dia.

“Kunjungan kami, cerminkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” kata Akhsanul Khaq.

Baca Juga

LKPD Kabupaten Badung Mulai Diperiksa BPK

Selain berkunjung, BPK juga melakukan diskusi bersama dengan Otorita IKN (OIKN) membahas terkait transparansi serta akuntabilitas dalam pembagian ibu kota baru Indonesia.

Diskusi yang dilakukan tersebut bisa menjadi sarana penting memperkuat hubungan antara lembaga pengawas negara serta pelaksana pembangunan agar setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pertemuan tersebut juga memaparkan laporan serta rencana kerja OIKN kepada BPK untuk memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparansi tinggi.

Pembahasan ini mencakup progres pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN, termasuk investasi dari pihak swasta yang turut berkontribusi dalam proyek pembangunan tersebut.

Dengan begitu, BPK memperoleh gambaran besar dari pembangunan yang telah dan bakal dilaksanakan di Kota Nusantara. (ant/nsp)