Kemendag Terbitkan Permendag untuk Tingkatkan Tata Kelola Antarpulau

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perdagangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2024 untuk meningkatkan tata kelola perdagangan antarpulau serta pengawasan distribusi barang.

Pada acara sosialisasi Permendag Nomor 27 Tahun 2024 di Jakarta, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa Permendag ini adalah revisi dari Permendag Nomor 92 Tahun 2020. Revisi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan serta mengintegrasikan proses pelaporan perdagangan antarpulau.

Adanya peraturan baru ini membuat para pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan Pelaporan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang menggantikan daftar muatan atau manifes domestik sebelumnya.

Budi menyebut dengan adanya PAB diharapkan dapat menghilangkan duplikasi pelaporan dan menciptakan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

“Pelaporan PAB menjadi kunci utama dalam penerapan percepatan implementasi National Logistics Ecosystem di Indonesia karena dalam dokumen ini pemerintah dapat memiliki informasi alur distribusi barang," ucap Budi dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024). 

Penerbitan Permendag baru ini juga bertujuan untuk menciptakan satu data nasional perdagangan antarpulau sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan, intervensi, serta pengawasan dan analisis data.

Baca Juga

PLN dan Kementerian Perdagangan Kolaborasi Hadirkan SPKLU Ultra Fast Charging

Selain itu, peraturan baru ini juga akan memperkuat pengawasan perdagangan antarpulau, terutama untuk barang-barang tertentu seperti barang minerba dan hasil sumber daya alam lainnya.

Budi menjelaskan Permendag ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional.

Budi, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, mengatakan terdapat ketidakseimbangan dalam perdagangan antar wilayah, dengan Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Disparitas harga barang kebutuhan pokok antarwilayah juga masih menjadi persoalan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya serius dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui perbaikan kinerja logistik nasional.

Pemerintah telah membuat terobosan untuk melakukan efisiensi biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik, salah satunya melalui Program National Logistics Ecosystem atau NLE, yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. (ant/nsp)