Prabowo sudah Dikabari, Luhut Beri Bocoran soal E-Katalog Versi 6 yang Diluncurkan Bulan Depan: Belanja Pengadaan akan Sulit Dikorupsi Lagi?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan perkembangan terbaru proyek Katalog Elektronik Versi 6 yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Luhut saat diminta oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjadi keynote speaker pada Diskusi Panel "Humanitarian Islam dan Pendekatan Agama Terhadap Perdamaian di Timur Tengah" yang digelar di aula Gedung PBNU, Kramat, Jakarta, Jumat (22/11/2025).

Mengawali persentasi, Luhut mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto yang kini ada di luar negeri mengenai rencana perilisan E-Katalog Versi 6 pada Desember 2024 mendatang.

"Kemarin saya kirim berita ke Presiden, versi 6 e-katalog itu bisa diresmikan bulan depan. Tanggal berapanya sudah kita usulkan," ujar Luhut saat berbicara di mimbar PBNU.

Untuk diketahui, E-Katalog adalah aplikasi belanja online pemerintah yang menyediakan berbagai produk dari berbagai komoditas untuk proyek pengadaan.

Sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang dan jasa.

Luhut menjelaskan, E-Katalog Versi 6 menyediakan sekitar delapan puluh persen dari seluruh government procurement (pengadaan pemerintah).

"Sekitar 110 miliar dolar, itu semua akan ada di e-katalog. Jadi e-katalog ini seperti Amazon-nya pemerintah. Jadi semua belanja pemerintah, itu itemnya sudah ada di sana," ungkapnya.

Tak hanya itu, item belanja pemerintah yang termuat di E-Katalog Versi 6 kali ini juga lebih jumbo, dibandingkan dengan 3-2 tahun lalu hany baru 50 ribu item.

Sehingga belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, nantinya akan lebih transparan dan efisien.

"Hari ini saya sampaikan, sudah ada 11 juta item yang ada di e-katalog (versi 6)," ungkap Luhut.

"Jadi kita tidak lagi deal dengan manusia, tapi deal dengan mesin. Jadi itu merubah cara berpikir kita, dan akan mengurangi korupsi, dan akan membuat efisiensi," imbuhnya.

Dengan 11 juta item lebih yang termuat dalam E-Katalog, maka seharusnya pemerintah nantinya juga bisa memetakan industri apa saja yang akan dibuat, UMKM yang bisa didongkrak dan seterusnya.