Kurang Dana, Kementrans Ingin Gandeng Investor untuk Program Transmigrasi: Penduduk Akan Ditempatkan dan Dipekerjakan untuk Investor?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) kini membuka peluang bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program transmigrasi di Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan karena anggaran transmigrasi untuk tahun 2025 terbatas, sehingga dana dari investor diharapkan bisa menjadi solusi.

Menurut Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, rencana ini akan menggunakan sistem pembiayaan bottom-up, yang berbeda dari pembiayaan pemerintah yang cenderung bersifat top-down.

"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor, contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petaninya itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujar Iftitah dalam sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Iftitah menjelaskan, nantinya biaya keberangkatan para transmigran akan ditanggung oleh investor, bukan oleh pemerintah.

Investor ini akan mencari tenaga kerja untuk wilayah lahan dan pabrik mereka, sehingga transmigran akan langsung ditempatkan di lokasi kerja yang sudah ada.

Baca Juga

Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Tembus Rp336 Triliun, Satu Kawasan Dominasi 30 Persen

"Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor," tambah Iftitah.

Iftitah menekankan, program transmigrasi dengan dukungan investor ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujarnya.

Untuk tahun 2025, Kementerian Transmigrasi hanya menerima alokasi anggaran sekitar Rp92 miliar.

Dengan anggaran tersebut, Iftitah menyebut pihaknya hanya mampu memberangkatkan sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi tahun depan.

"Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali," ujarnya.

Iftitah juga menyatakan bahwa fokus Kementerian Transmigrasi ke depan adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan ditingkatkan infrastrukturnya.

"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah. (ant/rpi)