Pemerintah Bakal Dirikan Satuan Pelayanan Gizi, Dibiayai APBN Rp11 M per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Kementerian BUMN pada hari Selasa (5/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN, dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa. 

Salah satu poin utama yang dibahas ialah pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. 

Selain itu, SP ditargetkan bisa melayani sekitar 3 ribu peserta dengan menyediakan makan bergizi gratis sekali atau lima kali dalam seminggu dari Senin hingga Jumat. 

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif

dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick Thohir. 

Dukungan penuh akan diberikan terhadap program ini dan menekankan betapa pentingnya peran BUMN untuk membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung program operasional SP. 

Erick menegaskan bahwa sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional adalah hal penting dalam mencapai target swasembada pangan. 

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambungnya. 

Pembentukan SP disebut Erick Thohir membutuhkan dana investasi sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, dimana dananya bersumber dari APBN. Nantinya, SP akan membutuhkan dukungan dari berbagai instansi seperti TNI serta kontribusi dari BUMDes dan pihak swasta. 

Rata-rata anggaran SP yang akan diambil dari APBN diperkirakan akan mencapai Rp11 miliar per tahun. BIaya operasional ini tergantung pada lokasi, biaya pangan, serta lokasi dari masing-masing wilayah. 

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.

BUMN saat ini sangat berkomitmen untuk mendukung program swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.