Bahlil Ungkap 2 Opsi Benahi Penyaluran Subsidi BBM, Jadi Diganti BLT?

Jakarta, tvonenews.com - Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya memberikan beberapa opsi di antaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. 

"Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil dalam konferensi pers, Senin (4/11/2024).

"Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. Yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," imbuhnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkap nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.

Baca Juga

Hadapi Krisis Energi Global, Menteri ESDM Dorong B50 dan E20 untuk Diversifikasi dan Kemandirian Nasional

Hal ini diungkapkan dirinya saat Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/12/2024).

“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil.

Padahal, pemerintah menyediakan subsidi tersebut untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerima subsidi.

“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya.

Bahlil mengatakan bahwa pihaknya menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran tersebut dari berbagai laporan PLN, Pertamina dan BPH Migas.

“Nah, kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah meminta membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran tersebut.