Ratas di Istana, Bahlil Sebut Prabowo Minta Optimalisasi Minerba Demi Lonjakan Penerimaan Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Rabu malam (28/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan penekanan khusus pada pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama sektor mineral dan batu bara (minerba), agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden meminta agar pengelolaan SDA nasional benar-benar diarahkan untuk memperkuat pendapatan negara tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha.

“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis (29/1/2026).

Menurut Bahlil, Prabowo menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlangsungan pelaku usaha.

Presiden mengingatkan agar kebijakan di sektor SDA tidak bersifat ekstrem, melainkan disusun melalui formulasi yang matang dan komprehensif demi kepentingan nasional jangka panjang.

Baca Juga

Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Bursa Pilpres 2029, Pengamat: Tambah Daftar Calon Individu

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menginstruksikan Kementerian ESDM untuk merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Pengelolaan sumber daya alam, tegas Prabowo, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Karena orientasi pengelolaan negara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Bahlil mengutip arahan Presiden.

Pemerintah saat ini terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan terkait pengelolaan sumber daya alam nasional.

Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan kepentingan negara, keberlangsungan dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam satu kerangka kebijakan yang berkelanjutan. (agr/nsi)