Bansos PKH Oktober 2024 Akhirnya Cair, Siswa SD hingga SMA Dapat Bantuan hingga Rp2,4 Juta, Begini Cara Mengeceknya

Agar bisa mendapatkan bansos pemerintah, penerimanya harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah adalah data induk yang berisi data penerima pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ada dua cara untuk mendaftar DTKS agar bisa mendapatkan bansos, yakni secara offline dan online. 

1. Daftar DTKS secara offline

- Mendaftarkan diri ke desa/kelurahan melalui usulan RT/RW setempat.  
- Usulan tersebut akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan.  
- Selanjutnya, usulan itu akan diinput ke Aplikasi SIKS-NG.  
- Kemudian, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan desa/kelurahan.  
- Hasil verifikasi nantinya akan difinalisasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota.  
- Selanjutnya, kepala daerah akan melakukan pengesahan.

2. Daftar DTKS secara online 

Masyarakat yang ingin mendapatkan bansos, juga bisa mendaftarkan diri di DTKS secara online melalui ponsel. Berikut caranya:

- Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store.  
- Lalu, buka Aplikasi Cek Bansos Kemensos dan klik "Buat Akun Baru" untuk registrasi.  
- Masukkan data diri sesuai kolom yang diminta, berupa Nomor KK, NIK dan nama lengkap sesuai KK serta KTP.  
- Setelah itu, unggah foto KTP dan swafoto yang tengah memegang KTP. - Pastikan data diisi dengan benar Kemudian lanjut klik "Buat Akun Baru".  
- Cek email verifikasi dan aktivasi masuk dari Kemensos.  
- Setelah proses registrasi berhasil, akses kembali layanan menu di Aplikasi Cek Bansos Kemensos, lalu klik menu "Daftar Usulan".  
- Masukkan kembali data diri sesuai petunjuk yang tertulis di kolom.  
- Langkah selanjutnya, pilih jenis bansos yang ingin didapatkan.  
- Usulan masyarakat itu akan masuk ke sistem SIKS-NG dan diverifikasi serta divalidasi oleh Dinas Sosial.  
- Hasil verifikasi dan validasi tersebut akan masuk ke dalam pengesahan Kepala Daerah.  
- Selanjutnya, pengesahan Kepala Daerah akan diunggah ke sistem SIKS-NG sebagai bahan pengolahan dan penetapan Kemensos.(nba)