Produksi Susu Nasional Kurang, Wamentan Minta BGN Tak Paksakan Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis: Apa Alternatifnya?

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta agar menu susu sapi tidak diwajibkan dalam program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sudaryono menyadari, produksi susu sapi dalam negeri saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian mengusulkan agar susu bisa digantikan oleh sumber protein lain yang lebih mudah dijangkau.

"Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu," ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Guna memenuhi kebutuhan gizi, menurut Sudaryono, tidak harus dari susu saja. Sumber protein dari bahan pangan lain seperti telur, ayam, atau protein nabati dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.

Meski demikian, Sudaryono mengklaim jika produksi susu sapi di Indonesia sudah lebih memadai di masa depan, maka secara bertahap menu susu dapat ditambahkan ke dalam program makan bergizi gratis.

"Nanti pelan-pelan, seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Di beberapa daerah yang dekat dengan pusat produksi susu, seperti Banyumas dan Boyolali, sekolah-sekolah akan bisa menyediakan susu dalam menu makan bergizi," tambahnya.

Penyesuaian program makan bergizi gratis dengan kemampuan produksi nasional memang sangat penting agar tidak menjadi beban bagi negara. Menurut Sudaryono, langkah untuk memaksakan penyediaan susu melalui impor bukanlah solusi yang ideal, terutama jika produksi dalam negeri belum mencukupi.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam demi mendukung program ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengatakan bahwa rencana yang ada bukan untuk impor susu, tetapi untuk menarik investasi dari Vietnam dalam mengembangkan industri sapi perah di Indonesia.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief.

Arief menambahkan, tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mengarah pada kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.

Dengan demikian, Kementan berharap program andalan Presiden Prabowo itu bisa berjalan tanpa menambah beban pada anggaran nasional. (ant/rpi)