Seruan Bahlil soal Hilirisasi Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI, Ungkap Potensi Ekspor Menggiurkan di 2040

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan hilirisasi adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bahlil menyampaikan, melalui hilirisasi juga Indonesia mampu mendorong nilai tambah dan menggenjot lapangan kerja baru.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan REPNAS National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024 lalu.

"Waktu saya di Kementerian Investasi (BKPM), saya membuat peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil, dikutip Kamis (17/10/2024).

Menteri yang juga Ketum Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa hilirisasi adalah langkah penting yang harus dilakukan.

Saat ini, program tersebut telah menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengolahan sumber daya alam dalam negeri dengan potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga di tahun 2040.

Baca Juga

Fraksi PAN DPR Gelar PANFEST 2026, Dorong Hilirisasi Produk Pangan Nusantara

"Sampai dengan 2040, total 618 miliar dolar AS dari 28 komoditas. Jadi ini bukan omon-omon, jadi 28 komoditas kita buat hilirisasi," ujarnya.

Kendati demikian, Bahlil tidak menyebutkan secara rinci dari 28 komoditas sumber daya alam yang dimaksud tersebut.

Menurutnya, jika peta jalan hilirisasi yang dibuatnya dilaksannakan, maka akan mampu menghasilkan dampak ekonomi dengan potensi nilai ekspor di tahun 2040 sebesar 875,9 miliar dolar AS.

Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga di atas 10.000 dolar AS per kapita di tahun 2029.

Dirinya juga mengungkapkan apabila Indonesia mampu mengawinkan bahan baku lokal dengan industri berteknologi tinggi, maka akan dapat menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai sektor strategis.

Sektor-sektor itu adalah hulu migas, minerba, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

Semua sumber daya itu mempunyai potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

Bahlil memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat hingga 2 persen per tahun jika hilirisasi industri dieksekusi.

Sehingga, program ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi untuk mengejar target 8 persen di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Sebagai contoh, sektor nikel telah menjadi bukti nyata keberhasilan hilirisasi.

Nilai ekspor nikel Indonesia meningkat signifikan dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023.

"Pada tahun 2017, 2018 ekspor kita 3,3 miliar dolar AS, kita setop, Waktu itu smelter kita belum sampai 10, kita menyetop ekspor ore nikel. Sekarang ekspor nikel kita hasil hilirisasi sudah mencapai hampir 34 miliar dolar AS. Dari hanya Rp50 triliun sekarang mencapai Rp500 triliun. Bayangkan, negara dapat berapa itu?," ucap Bahlil.

Menurutnya, keberhasilan ini terjadi setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel mentah.

Ini juga yang mendorong pembangunan smelter dalam negeri, yang saat ini sudah mencapai hampir 10 kali lipat dari sebelumnya.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan royalti, tetapi juga menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia.

Namun, langkah Indonesia menghentikan ekspor bahan baku menghadapi tekanan internasional, terutama karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, mencapai 40-45 persen cadangan dunia.

Bahlil menjelaskan bahwa nikel merupakan komponen kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik, yang kini menjadi fokus dunia seiring dengan peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan.

Dengan cadangan besar nikel, mangan, dan kobal, Indonesia menjadi salah satu negara strategis dalam rantai pasokan global untuk industri kendaraan listrik dan teknologi energi hijau.

"Jadi di dunia, orang akan memakai mobil listrik pasti tergantung pada bahan baku nikel, kobal, mangan Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau bicara tentang kedaulatan negara kita tahu tentang geopolitik," kata Bahlil. (ant/rpi)