Bahlil Patahkan Cecaran Guru Besar UI di Sidang Doktor, Bongkar Alasan Hilirisasi RI Disebut Untungkan Asing: Tamparan Keras untuk Pihak Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Rabu (16/10/2024).

Dalam sidang tersebut, Bahlil diuji oleh para akademisi senior, termasuk Dr. Margaretha Hanita, SH, MSi, Prof. Dr. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, MSc, PhD, Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi, dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Salah satu momen menarik dalam ujian Bahlil adalah ketika Prof. Didik Junaidi Rachbini memberikan pertanyaan tajam terkait hilirisasi industri nikel.

Dalam pertanyaannya, Prof. Didik menekankan pentingnya industri strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. 

“Industri strategis ini, tentu bersama industri lain, adalah kunci bagi kepemimpinan Prabowo untuk bisa maju dengan tumbuh 7-8%. Jika tidak, lupakan saja,” ucap Prof. Didik dengan cadas.

Tak hanya itu, Prof. Didik juga mengkritik kebijakan hilirisasi mineral yang menurutnya lebih menguntungkan pihak asing.

Ia juga menyinggung peran Pasal 33 dalam mengutamakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan mempertanyakan apakah industri nasional mampu merealisasikan hal ini.

Merespons cecaran Guru Besar UI, Bahlil dengan tegas mengakui bahwa kebijakan hilirisasi memang menuai pro dan kontra.

Namun, mantan Menteri Investasi itu menegaskan bahwa proses ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

"Bahwa smelter ini hanya menguntungkan asing, nilai tambahnya itu di asing. Enggak salah juga, itu benar. Tapi mari kita menengok ke belakang, apa sih yang negara ini sudah buat dalam konteks untuk menyiapkan dan meningkatkan nilai tambah, serta memastikan seluruh nilai tambah itu ada di Indonesia? ” kata Bahlil retoris.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan masalah pokok yang dihadapi dalam mewujudkan industri smelter di Indonesia.

Dirinya blak-blakan menjelaskan bahwa salah satu alasan Indonesia butuh investasi asing adalah kesulitan memperoleh dukungan perbankan nasional.

“Kalau ada perbankan nasional kita yang mau membiayai smelter, mana ada? Andaikan pun ada, mereka minta equity (hak atau kepentingan pemilik ataupun suatu entitas pada harta suatu perusahaan) 40-50%. Dari mana? Siapa yang bisa melakukan itu?” ujar Bahlil, menyoroti kesulitan pembiayaan.