Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono baru saja meresmikan pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan hasil sedimentasi laut di Morodemak, Demak, Jawa Tengah.
Program ini bertujuan untuk memulihkan lingkungan pesisir yang terdampak sedimentasi sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Peluncuran ini dilakukan pada Jumat, 11 Oktober 2024, dan merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk menjaga ekosistem laut.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pengembangan kawasan ini adalah wujud dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
"Peraturan Pemerintah ini adalah rule-based untuk mengelola hasil sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sekaligus memberi dampak positif dari aspek ekologi serta manfaat ekonomi," kata Menteri Trenggono dalam keterangan yang diterima, Sabtu (12/10/2024).
Dalam pengelolaan sedimentasi, KKP telah menetapkan beberapa lokasi prioritas dan menyusun rencana detail untuk tindakan rehabilitasi.
Kawasan yang terdampak sedimentasi parah harus segera ditangani untuk menjaga ekosistem pesisir tetap berfungsi.
"Pada pilot project ini KKP mengembangkan kawasan dengan konsep rehabilitasi, penanaman mangrove, penataan kawasan, dan pengembangan silvofisheries, edu-mangrove, serta kuliner berbasis tangkapan lokal," tambah Menteri Trenggono.
Salah satu fokus utama dalam program ini adalah pengelolaan sedimentasi di Muara Sungai Tuntang Lama.
Wilayah ini mengalami sedimentasi berat yang mempengaruhi aktivitas nelayan karena adanya gosong pasir sepanjang 800 meter yang mengganggu jalur kapal, selain masalah rob dan penurunan permukaan tanah.
"Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi nelayan yang selama ini terkendala sedimentasi dan rob. Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan ini nantinya diharapkan dapat memulihkan ekonomi melalui sektor wisata dan kuliner terpadu," kata Menteri Trenggono.
Tak hanya aspek ekonomi, nelayan setempat juga menyambut baik rehabilitasi ini karena sedimentasi dan banjir rob telah mempersulit mereka dalam bekerja, menguras waktu dan bahan bakar. Masalah banjir rob yang semakin parah juga membuat tambak tak produktif dan banyak yang terbengkalai.
Dari segi lingkungan, program ini juga menjadi langkah mitigasi bagi pesisir yang rentan terhadap bencana alam seperti gelombang pasang, abrasi, dan kenaikan permukaan laut. Rehabilitasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana di masa depan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, juga menegaskan bahwa Morodemak merupakan kawasan prioritas untuk pemulihan ekosistem.
"Perairan Morodemak dan sekitarnya merupakan kawasan prioritas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 208 Tahun 2023. Kondisi sedimentasi yang berat di kawasan ini mengancam alur kapal ikan dan mengakibatkan abrasi serta rusaknya ekosistem mangrove dan tambak," jelas Victor.
KKP bersama Tim Universitas Diponegoro telah menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan ini, dengan fokus utama pada revitalisasi fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial di Morodemak.
"Kegiatan ini menjadi solusi atas tantangan sedimentasi, abrasi, serta bencana rob dan sea level rise yang mengancam kawasan pesisir Morodemak," tambahnya.
Program ini juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina (Persero), dan mitra lainnya melalui program CSR untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Pemanfaatan hasil sedimentasi laut di Morodemak adalah langkah nyata untuk memulihkan kawasan pesisir yang terdampak masalah lingkungan. (rpi)
Load more