Indef: Ekonomi Syariah Harus Dibangun dengan Kolektif, Libatkan Minimal 57 Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan ekonomi syariah harus dibangun secara kolektif.

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef Abdul Hakam Naja mengatakan ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri.

Minimal, versi Indef, sedikitnya ada 57 negara terlibat untuk ekonomi syariah.

“Ekonomi syariah ini memang seharusnya kita bangun secara kolektif, tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus kolektif minimal 57 negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Sekiranya kita membangun ekosistem, kita mesti membangun hubungan dengan mereka,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (6/10/2024).

Berdasarkan data, sekitar 2 miliar penduduk Muslim di dunia akan mengeluarkan konsumsi sekitar 3 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau hampir tiga kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sebesar 1 triliun dolar AS.

Potensi tersebut dinilai harus diambil oleh Indonesia melalui sinergi dengan negara-negara OKI seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

“Memang selama ini kita agak lalai, kita tidak aware, kita tidak mengambil peran itu. Data yang ada menunjukkan negara lain itu mengambil peran yang sangat penting, yang agak merisaukan karena Indonesia menjadi negara terbesar di OKI untuk konsumen industri makanan dan minuman (food and beverage industry), sementara negara-negara lain di luar OKI itu menjadi produsen terbesar,” ucap Abdul Hakim.

Kajian State of Global Islamic Economy tahun 2023-2024 mencatatkan bahwa industri makanan dan minuman halal dikuasai oleh Brazil, India, AS, Rusia.dan China.

Di sisi lain, Indonesia menjadi konsumen terbesar. Karena itu, dia menilai sinergi diperlukan dengan negara-negara OKI agar menjadi pemimpin ekosistem ekonomi syariah global.

Berbagai permasalahan yang perlu diatasi di tanah air berkaitan dengan persoalan jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Dengan standar negara berpendapatan menengah sekitar 4.400-13.800 dolar AS, Bank Dunia melaporkan Indonesia hanya mencapai 5.200 dolar AS per kapita per tahun, sementara negara seperti Malaysia 13.300 dolar AS dan Singapura 35 ribu dolar AS.

Capaian pendapatan per kapita di tanah air disebut perlu ditingkatkan melalui investasi asing dan domestik untuk pengembangan teknologi guna menghasilkan nilai tambah maupun inovasi.