Menteri Rosan: Nilai Investasi Selama Periode Kedua Jokowi Capai Rp6.360 T, Meningkat 90,2 Persen

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan capaian investasi Indonesia tercatat sebesar Rp6.360 trilun hingga akhir tahun 2024.

Capaian tersebut merupakan total investasi selama Kabinet Indonesia Maju atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Ingin saya sampaikan juga bahwa investasi sampai dengan Juni 2024 ini terdapat sebesar Rp6.931 triliun total, dan pada akhir 2024 ini akan mencapai Rp6.360 triliun. Sehingga itulah periode yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju," ujar Rosan pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Rosan menambahkan, jumlah investasi tersebut meningkat sebesar 90,2 persen sejak lima tahun lalu atau pada 2019.

Sementara itu, menurut hitungan rata-rata pemerintah ada pertumbuhan investasi sebesar 18 persen per tahunnya sejak lima tahun lalu. 

Rosan menyampaikan, pencapaian realisasi investasi tersebut menunjukkan kebijakan yang diterbitkan pemerintah direspons dengan baik.

"Sehingga berdasarkan sebaran investasi ini, semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar pulau Jawa. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia," ungkap Rosan.

"Atau rata-rata kurang lebih per tahunnya adalah 1.437.695 (tenaga kerja), karena kita ketahui penciptaan lapangan kerja adalah merupakan PR atau tantangan kita yang harus kita lakukan terus-menerus," lanjutnya.

Sementara itu, dari sisi layanan perizinan usaha berbasis risiko sejak 4 Agustus 2021 hingga 27 September 2024 tercatat ada 10.382.846 nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah melalui sistem online single submission (OSS). 

"Ini juga menunjukkan bahwa perizinan perusahaan lebih mudah dan juga memberikan kepastian yang lebih pasti dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," kata Rosan. 

"Di lain itu, juga untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko yang lebih tinggi ini memang masih memakan waktu karena memerlukan verifikasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta pemenuhan persyaratan yang masih memakan waktu yang cukup," imbuhnya.

Rosan berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus meningkatkan daya saing investasi, memperbaiki regulasi dan layanan, serta percepatan perizinan berusaha untuk meningkatkan nilai investasi.(nba)