14 Pejabat RI yang Data Pribadinya Bocor dan Dijual Rp152 Juta, dari Jokowi sampai Menkominfo Budi Arie

Jakarta, tvonenews.com - Sebanyak enam juta data penduduk Indonesia termasuk para pejabat diduga mengalami kebocoran dan diperjualbelikan di Breach Forums. Data tersebut mulai dari NIK, NPWP, alamat, hingga nomor hp. 

Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9/2024).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis @secgron.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," imbunya.

Tak hanya Jokowi dan Gibran, data sejumlah pejabat negara juga ikut bocor. Data-data ini dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp152 juta.

"Dalam contoh ini, Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anak laki-lakinya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lain yang juga tidak berguna," ujar Bjorka dalam Thread-nya.

Berdasarkan kebocoran data dan thread yang diunggah oleh Bjorka di Breach Forums, inilah data pejabat yang berhasil dibocorkan:

1. Joko Widodo
2. Gibran Rakabuming Raka
3. Kaesang Pangarep
4. Budi Arie Setiadi (Menteri Komunikasi dan Informatika)
5. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
6. Askolani (Direktur Jenderal Bea Cukai)
7. Yustinus Prastowo (Staf Khusus Kepresidenan)
8. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia)
9. Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara/Ketua Umum PSSI)
10. Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
11. Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama)
12. Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)
13. Hadi Tjahjanto (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia)
14. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia).

Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah buka suara dan menyebut sedang menelusuri lebih lanjut dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ucap Dwi Astuti dikutip dari Antara, Kamis (19/9/2024).(nba)