6 Juta Data NIK, NPWP, hingga Nomor Telpon Diduga Bocor: Termasuk Data Presiden Jokowi, Gibran dan Para Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan kebocoran data pribadi milik masyarakat Indonesia kembali ramai menjadi sorotan.

Dugaan ini muncul setelah beredarnya informasi yang membeberkan penjualan 6 juta data NIK, NPWP, Alamat Email, hingga nomor HP milik masyarakat, termasuk para pejabat, di situs gelap.

Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah buka suara dan menyebut sedang menelusuri lebih lanjut dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ucap Dwi Astuti dikutip dari Antara, Kamis (19/9/2024).

Kabar dugaan kebocoran data ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, membagikan tangkapan layar dari situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, Teguh menyebutkan bahwa sekitar 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Tak hanya NPWP, data lain yang bocor meliputi nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data pribadi lainnya. Seluruh data tersebut dijual dengan harga sekitar Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh juga menyebut bahwa data yang bocor mencakup data milik Presiden RI Joko Widodo, serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain itu, beberapa menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Mendag Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga diduga menjadi korban kebocoran data tersebut.

Informasi tentang kebocoran ini juga dipublikasikan oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. 

Meski demikian, Falcon Feeds menekankan bahwa keaslian data tersebut masih belum terverifikasi.

Meski demikian, pemerintah tetap harus mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memastikan keamanan data masyarakat. (rpi)