Kadin Daerah Bantah Ada Kudeta di Munaslub: Ini Organisasi Bukan Pemerintahan

Jakarta, tvonenews.com - Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menegaskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 sudah sesuai AD/ART dan tidak melanggar aturan.

Iqbal mengatakan, Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggung jawaban kepada Arsjad Rasjid terkait hubungan baik dengan pemerintahan baru karena posisi Kadin sebagai mitra strategis Pemerintah.

Namun, lanjut dia, undangan tersebut tidak digubris oleh pihak Arsjad. Sementara, para Ketum Kadinda merasa tidak ada kejelasan antara masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah.

“Semua sudah sesuai prosedur, dan kami selaku Steering Committee Munaslub juga mengundang Bapak Arsjad Rasjid untuk datang ke Munaslub. Kami bahkan mengundang untuk terlibat dalam agenda-agenda sebelum Munaslub seperti konfensi, dan prosesi lainnya menjelang Munaslub namun tidak pernah dihadiri atau digubris," kata Iqbal, Selasa (17/9/2024).

"Kadin ini milik bersama, ini (hasil Munaslub) bukan dualisme, karena semua sudah diatur dalam AD/ AR. Dan harapan kami juga agar Pak Arsjad Rasjid untuk legowo, ya sudah selesai. Kekuasaan ini kan bukan permanen, ada masanya," tambahnya.

Iqbal bersama Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing, menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie.

Baca Juga

Impor Mobil Pikap dari India, Kadin Minta Pikirkan Nasib Otomotif Lokal, Dirut Agrinas: Harga Produksi Lokal Terlalu Mahal

Ketiga Kadinda menghimbau untuk seluruh Kadinda bersatu dan legowo terhadap keputusan Munaslub yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

Menurut Iqbal, Munaslub tersebut dijalankan atas dasar ketidakpuasan terhadap kinerja ketua umum Kadin terdahulu, Arsjad Rasjid, yang sibuk berpolitik dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

“Ini bukan kudeta, ini organisasi bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Ada salurannya, aturannya, kita tempuh langkah-langkah sesuai aturannya. Kalau merasa memang (Hasil Munaslub) tidak sah, silahkan menempuh jalur hukum,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman menanggapi penggunaan foto mereka dalam salah satu unggahan media sosial Arsjad Rasjid yang mengklaim 21 Ketum Kadinda menolak Munaslub. Menurutnya hal itu bukan masalah. 

“Bukan saatnya klaim mengklaim. Saya lihat itu foto (foto saya) yang lalu. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsjad atau Anin tetapi tentang lembaga (Kadin) yang kita cintai. Mari kita semua Kadin Daerah dan ALB bersatu dan mengawal program bersama-sama membangun negara untuk mendukung pemerintahan ke depan Prabowo-Gibran,” ungkap Thomas.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara Kilit Laing menambahkan, Anindya Bakrie telah membuktikan sepak terjang dan loyalitasnya di Kadin selama 25 tahun. Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Anindya Bakrie untuk menjadi pemimpin organisasi.

“Ketum Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah, beliau telah membuktikan loyalitas dan kepemimpinannya di Kadin dan juga banyak dikenal dan dekat dengan Kadinda. Oleh sebab itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anin untuk menjadi pemimpin organisasi. Legowo saja, setiap orang punya waktunya, dan Kadin milik bersama, tidak hanya sebagian kelompok orang, kita ikut saja keputusan mayoritas," ujar Kilit. (nba/rpi)