Peringkat Indonesia dalam SDGs Naik ke Posisi 75, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sebut 76 Indikator Telah Tercapai

Jakarta, tvOnenews.com - Komitmen Indonesia terhadap terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inkusif dalam Sustainable Development Goals (SDGs) mulai membuahkan hasil. Sejak diluncurkan tahun 2015 lalu, peringkat Indonesia dalam SDGs terus meningkat, hingga mencapai posisi ke -75.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs yang terdiri dari 17 goals (sasaran). Selain 17 goals, SDGs  terbagi dalam empat pilar yang memuat tujuan dan sasaran global untuk mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

“Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai,” kata Menko Airlangga Hartarto, Rabu (11/9/2024).

Pencapaian SDGs ini diungkapkan Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada the 8th International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga dengan tema “Transformasi Menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Pendekatan Multidisipliner”.

Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan tiga mesin ekonomi untuk mengakselerasi pencapaian SDGs. Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.

Baca Juga

Hasil Kejuaraan Asia 2026: Gagal Susul Alwi dan Jojo ke 16 Besar, Langkah Ubed Terhenti di Tangan Wakil Jepang

Selanjutnya yang ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work.

Program Perlindungan Sosial

Lebih lanjut dijelaskan, dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah.

Selain itu, menurut Menko Airlangga Hartarto, pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Menko Airlangga Hartarto juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Airlangga yang telah membuktikan peran pentingnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan berharap agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan pemikiran dan masukan yang positif guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dia menggarisbawahi langkah pemerintah untuk menerbitkan SDG Bond untuk membiayai proyek - proyek strtegis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi.” Saya optimis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak, termasuk Universitas Airlangga,” kata Menko Airlangga Hartarto. (hsb)