Usai Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo, Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga 2025 Naik Jadi Rp1.160,09 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu ternyata menghasilkan sesuatu yang cukup penting.

Usai pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo, anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam Postur Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami peningkatan.

Pertemuan Menkeu bersama Thomas Djiwandono ke rumah Prabowo pada Senin lalu itu membahas berbagai perkembangan anggaran negara secara mendalam.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa Presiden terpilih telah meneliti secara rinci setiap poin anggaran bersama Menkeu dan Wamenkeu II, Thomas Djiwandono.

“Presiden terpilih meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono,” jelas Isa di Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).

Kenaikan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L)

Isa menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L mengalami kenaikan dari Rp1.094,66 triliun menjadi Rp1.160,09 triliun. Peningkatan ini terjadi usai pembahasan yang dilakukan dengan presiden terpilih.

Namun, di sisi lain, anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) tidak mengalami perubahan dari yang telah disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pekan lalu, yang tetap di angka Rp2.701,44 triliun.

Peningkatan belanja K/L ini berasal dari pengalihan sebagian anggaran dari pos non-K/L.

“Dengan sendirinya belanja non-K/L dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun,” tambah Isa.

Pengurangan pada Pos Non-K/L

Pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya, yang turun dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun.

Pos ini ditujukan untuk berbagai kebijakan, termasuk kegiatan darurat, penanggulangan bencana, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik, serta antisipasi pelaksanaan program pemerintahan baru.

Sementara itu, pos belanja non-K/L lainnya tidak mengalami perubahan signifikan.

Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo

Sebelumnya, Sri Mulyani ditemani Thomas Djiwandono bertemu dengan Prabowo pada Senin kemarin.

Ketiganya juga membahas perkembangan detail APBN secara keseluruhan. Salah satu poin yang dilaporkan adalah outlook pelaksanaan APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024, saat presiden terpilih mulai memimpin.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2025 yang sedang dalam tahap pembahasan di DPR. Prabowo memberikan berbagai arahan terkait program dan alokasi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2025.

Postur Sementara APBN 2025, yang telah disepakati oleh Kemenkeu dan Banggar DPR RI, mencatat defisit sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53 % dari produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Keseimbangan primer mencatat defisit sebesar Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran ditetapkan pada angka Rp616,2 triliun.

Beberapa perubahan juga terjadi pada nilai pendapatan negara dan belanja negara dibandingkan pengumuman sebelumnya pada saat Nota Keuangan Agustus lalu.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta belanja pemerintah pusat masing-masing sebesar Rp8,2 triliun.

Dengan demikian, PNBP 2025 diproyeksikan mencapai Rp513,6 triliun dari sebelumnya Rp505,4 triliun, dan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.

Kenaikan anggaran belanja kementerian/lembaga di tahun 2025 mencerminkan perhatian khusus pemerintah terpilih dalam memperkuat alokasi anggaran untuk berbagai program strategis.

Meski ada pengurangan pada pos non-K/L, pemerintah tetap fokus pada efektivitas belanja serta kesiapan dalam menghadapi tantangan anggaran di masa mendatang. (ant/rpi)